MediaSuaraMabes, OKU – BPK RI merupakan suatu Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolahan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga atau Badan lainnya yang mengelola keuangan Negara.
Mengacu pada :
1.UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyebutkan wewenang investigatif untuk kepentingan pembuktian perkara pidana ( Korupsi ) yang menyangkut kerugian Negara adalah BPK
2.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 1 tahun 2020 tentang pemeriksaan investigatif, perhitungan kerugian Negara / Daerah, dan pemberian keterangan ahli.
Dari dasar peraturan tersebut maka HAM-RI melapor kepada BPK-RI Sumsel untuk melakukan mengaudit investigatif terhadap kegiatan di Dinas wilayah kabupaten OKU yg terindikasi telah terjadi Kerugian Negara atau korupsi (KKN) Jelas Alis terhadap awak media pada 24/5/2024.
Alis juga menjelaskan bahwa surat nya telah di jawab oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan “,Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Saudara terhadap BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Kami juga sangat menghargai partisipasi Saudara demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik dengan memberikan informasi atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah melalui saluran pengaduan masyarakat.
Berkenaan dengan surat pengaduan Saudara tertanggal 08 Maret 2024 No. 202/LAPDU/LSM HAM-RI/OI/2024 Perihal Permohonan untuk Melakukan Audit Investigatif saat ini sudah kami teruskan ke unit kerja terkait dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan pemeriksaan serta pengaduan yang telah diajukan akan tetap kami monitoring sampai selesai.
Demikian kami sampaikan, semoga membantu dan kami sangat menghargai partisipasi Saudara untuk ikut berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan untuk mensukseskan clean and good governance”.itu jawaban nya jelas Alis K.( erham )
Comment